Ada celah pekerjaan yang terbuka lebar di bidang pemetaan, dan sumbernya dari kebijakan pemerintah sendiri.
Apa yang dilaporkan
Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan bahwa hingga Juli 2026, sebanyak 42 kementerian dan lembaga telah ikut dalam proses kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik. Sebanyak 187 peta tematik telah dikompilasi dan 152 di antaranya sudah terintegrasi. Dari jumlah itu, 36 peta adalah data baru di luar rencana aksi yang sudah ditetapkan.
Kebijakan Satu Peta sendiri berdiri di atas empat prinsip: satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Sumber: Siapa Pengampu Kebijakan Satu Peta? - BIG
Celah yang terbuka di daerah
Bagian yang paling relevan bagi penyedia jasa di daerah muncul dari pernyataan Kepala BIG pada Februari 2026. Pemerintah menargetkan penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Angka yang disebutkan menarik: kalau dikerjakan dengan cara biasa, pekerjaan itu bisa memakan waktu 130 tahun dengan anggaran sekitar 41,8 triliun rupiah. Dengan pendekatan yang lebih efisien, targetnya bisa diselesaikan dalam empat tahun dengan anggaran sekitar 4,8 triliun rupiah.
Selisih sebesar itu hanya mungkin kalau pekerjaannya tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat. Di sinilah penyedia jasa pemetaan daerah mengambil peran.
Sumber: BIG Dukung Percepatan Digitalisasi Tata Ruang Nasional
Teknologi yang dipakai
BIG menyebut beberapa pendekatan yang dipakai untuk mengejar target tersebut:
- LiDAR dan foto udara untuk wilayah perkotaan, karena butuh ketelitian tinggi.
- Citra satelit dan radar untuk wilayah nonperkotaan, karena cakupannya luas.
- Otomasi berbasis Geo-AI untuk mempercepat produksi peta.
Yang perlu disiapkan penyedia jasa
Dari daftar di atas, ada tiga hal yang bisa disiapkan mulai sekarang:
- Kemampuan mengolah data LiDAR. Data titik yang sangat banyak ini butuh cara pengolahan tersendiri, dan tidak semua penyedia jasa terbiasa.
- Pemahaman standar penyerahan data. Peta yang diserahkan ke instansi harus mengikuti aturan penamaan, sistem koordinat, dan metadata yang berlaku. Data yang benar tapi formatnya tidak sesuai akan dikembalikan.
- Dokumentasi proses. Pekerjaan skala besar menuntut setiap tahap bisa ditelusuri. Catatan proses bukan formalitas, melainkan syarat.
Kenapa ini penting untuk Kalimantan Barat
Peta dasar skala 1:5.000 berarti ketelitiannya jauh lebih tinggi daripada peta 1:50.000 yang selama ini jadi acuan. Pada skala itu, satu sentimeter di peta mewakili 50 meter di lapangan. Untuk keperluan perizinan dan tata ruang, ketelitian sebesar itu memang dibutuhkan.
Wilayah yang luas dengan akses terbatas seperti Kalimantan Barat justru paling diuntungkan oleh pendekatan ini, karena pekerjaan lapangan bisa dipangkas dengan pemetaan udara dan penginderaan jauh, lalu diverifikasi di titik-titik yang menentukan.
